End Violence Against Women · Opinion

Perlunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Hi all! ♡
Kemarin saat sedang browsing, aku menemukan berita bahwa kasus Agni, mahasiswi UGM yang diperkosa teman sekelompoknya saat KKN di Maluku berakhir damai dan akan diselesaikan melalui jalur non-litigasi alias internal oleh UGM Yogyakarta. Berita lengkapnya bisa kalian baca di sini.

Asli, aku kaget saat membaca beritanya. mengapa UGM memilih penyelesaian secara internal? Jelas – jelas ada hak individu yang dilanggar dalam kasus ini. seharusnya UGM menghukum pelaku, bukan malah melindungi dengan alasan nama baik kampus.

Melihat banyaknya kasus sejenis yang sulit terungkap, harus berapa banyak lagi yang menjadi korban? Seperti yang pernah aku bahas di Twiter, kasus sejenis sulit terungkap, karena sistem hukum Indonesia yang belum memadai dan belum berpihak pada korban.

Kejadian ini makin meyakinkan kita bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sangat dibutuhkan, agar korban tidak ditempatkan pada posisi yang terlemahkan dan bisa mendapatkan keadilan. Kasus Agni menjadi bukti bagaimana institusi pendidikan di Indonesia tidak siap menghadapi kasus perkosaan & kekerasan seksual. Bukannya menghukum pelaku, ini malah meminta korban untuk berdamai dan menggunakan penyelesaian secara internal dengan alasan nama baik kampus. Belum lagi kasus – kasus pelecehan seksual yang lain, seperti kasus ibu Baiq Nuril.

RUU P-KS mendesak untuk segera disahkan karena menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, negeri ini berada dalam kondisi kegawat-daruratan kekerasan seksual. Perempuan tidak aman dari pelecehan dan perkosaan bahkan oleh orang terdekat seperti atasannya, anak-anak diculik untuk diperdagangkan, diperkosa oleh ayah/abang/paman/keluarga dekat/guru/tetangga, pemaksaan pernikahan dini untuk membayar utang, dan sebagainya. korban juga akan menghadapi kesulitan jika melapor, karena hukum yang belum berpihak pada korban. selain itu, korban juga rentan terhadap kriminalisasi, seperti yang terjadi pada kasus Baiq Nuril yang malah dijerat menggunakan pasal karet UU ITE dengan tuduhan mencemarkan nama baik pelaku.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan tahun 2013, ada 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi setelah merujuk pada hasil pemantauan selama 15 tahun terhadap kasus ini, dimulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, yaitu 1) Pemerkosaan; 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan; 3) Pelecehan seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual; 6) Prostitusi paksa; 7) Perbudakan seksual; 8) Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan; 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

RUU P-KS menjadi penting untuk segera disahkan karena belum adanya instrumen hukum yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual. Indonesia memang punya KUHP, namun itu sangat terbatas untuk menangani kasus kekerasan seksual. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP hanya perkosaan dan pencabulan. Pengaturan yang tersedia itupun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban, seperti adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku atau berada dalam kondisi tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, tidak terlindungi oleh ketentuan ini, terutama kasus-kasus yang terjadi dalam ruang lingkup pribadi (private).

RUU P-KS menjadi penting karena didalam draft RUU tersebut terdapat kebijakan yang berpihak baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini dialami ataupun dilakukan oleh keduanya.
RUU P-KS juga memuat pasal tentang kekerasan seksual didalam rumah tangga yang mampu melengkapi kekurangan pada UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dinilai cukup memberikan melindungi dan memberikan keadilan kepada korban kekerasan di ranah rumah tangga. Didalam draft RUU tersebut diatur secara rinci penanganan kasus kekerasan seksual. Misalnya, pengaturan mengenai berbagai macam bentuk kekerasan seksual sesuai dengan gradasinya.
Selain itu, dalam RUU P-KS juga mengatur sistem pemidanaan bagi para pelaku kekerasan seksual. Pidana pokok yang bisa dijerat tidak hanya berupa kurungan, tetapi juga meliputi rehabilitasi khusus bagi pelaku yang masih anak-anak, dan restitusi (ganti rugi) terhadap korban.

Pidana kurungan maksimal yang diatur adalah 40 tahun, dan hukuman seumur hidup bagi pemerkosaan dengan pemberatan jika dilakukan kepada anak-anak, wanita hamil, atau penyandang disabilitas. Dalam RUU PKS ini mengandung aturan pemidanaan yang diadopsi dari ketentuan dalam UU PKDRT seperti pidana tambahan mencakup pembatasan ruang gerak pelaku agar tidak mendekati korban, pembatasan ruang kerja sosial, pencabutan hak politik, pengumuman keputusan hakim, dan sanksi administratif.

Pada akhirnya RUU P-KS ini bukan hanya penting bagi kemajuan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, melainkan juga perlu dikawal oleh berbagai lembaga dan didukung oleh masyarakat. Sampai pada hari dimana RUU tersebut disahkan, ia tetap hanya menjadi sebuah wacana, apabila masyarakatnya tidak turut serta dalam merealisasikan penghapusan kekerasan seksual dalam segala aspek kehidupan.

With love,

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.